Makassar, GoSulsel.Com – Anti Corruption Committe (ACC) Sulawesi merilis 15 pekerjaan baru buat Inspektur Jenderal (Irjen) Polisi Pudji Hartanto Iskandar sebagai Kepala Kepolisian Daerah (Polda) Sulselbar.

Kasus-kasus ini merupakan “tumpukan” kasus korupsi yang mengendap selama Irjen Pol Anton Setiadji menjabat Kapolda Sulselbar selama kurang dari setahun.

Berikut 15 kasus korupsi itu yang dirilis ACC Sulawesi, Jumat (4/9/2015):

Korupsi pembangunan jaringan irigasi Tombolo di Kabupaten Pangkep

Hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Nomor LHA-309/PW21/5/2012 pada 31 Mei 2012, ada indikasi kerugian negara sekitar Rp 1,06 miliar dari kasus ini.

Dana proyek ini diduga disalahgunakan. Proyek yang menelan dana Rp 12,7 miliar dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Rp 2,4 miliar dari APBD ini menyeret 2 nama. Yakni mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Pangkep, Muhammad Ismounandar dan stafnya, Zainuddin Nur.

Proses hukum kasus ini mesti macet di tahapan penyidikan. Berkas perkara sudah diajukan ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulselbar namun dikembalikan lagi ke Polda Sulselbar pada 16 Januari tahun ini.

Dugaan Korupsi Pengelolaan Dana Corporate Social Responsibility (CSR) PT Semen Tonasa

Sejumlah elemen masyarakat telah melaporkan kasus yang menyeret nama Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ini ke penegak hukum. Namun, hingga saat ini belum ada perkembangan signifikan terkait pengusutan kasus ini.

Pengadaan 27 unit mobil Dinas Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bone

Kepolisian Resort (Polres) Bone telah melakukan gelar perkara kasus pengadaan mobil camat ini. Sudah ada satu nama dipanggil menjadi saksi, Kasri Hamid. Kasus ini masih dalam proses penyelidikan dan belum ada perkembangan.

Korupsi penetapan pemenang proyek pengadaan Keramba Jaring Apung di Kabupaten Bantaeng

Kasus ini tergolong kasus lama dan belum ada perkembangan hingga saat ini

Korupsi Bantuan Ternak Sapi Melalui Dana Bansos Kabupaten Sidrap

Kasus ini tergolong kasus lama dan belum ada perkembangan hingga saat ini

Pembebasan Bandara Buntukunyi/Mangkendek di Toraja

Berdasarkan audit BPKP, kerugian negara mencapai Rp 21 miliar dari total Rp 38 miliar.

Polda Sulselbar menjadikan Sekretaris Daerah (Sekda) Tana Toraja Enos Karoma dan Camat Mangkendek Ruben Rombe Randa tersangka dalam kasus ini. Berkas keduanya belum dilimpahkan ke Kejati Sulselbar hingga saat ini.

Proyek fiktif pengerjaan rehabilitasi sarana jalan dan drainase di Kabupaten Pinrang

Ada oknum pejabat yang telah dilaporkan pihak kontraktor ke kepolisian. Namun, hingga saat ini, tidak ada tindak lanjut dari laporan tersebut.

Korupsi dana SD Rappocawa di Makassar

Kasus ini tidak jelas pengusutannya.

Korupsi Pasar Kuliner dan proyek UKM Kota Parepare

Putra mantan Walikota Syarifuddin Samsu Alam disebut terlibat. Hingga saat ini pengusutannya tidak jelas, kendati sejumlah masyarakat telah melaporkan kasus ini pada tahun 2012.

Korupsi pembebasan Bandara Ulaweng Kabupaten Bone

Kasus ini telah dilaporkan ke kepolisian dan telah dilakukan penyelidikan sejak tahun 2012. Namun tidak jelas perkembangannya hingga kini.

Pembayaran dana pembebasan lahan yang seharusnya Rp 15 ribu per meter, ternyata Rp 10 ribu per meter. Luas tanah yang sebenarnya 15 are ternyata hanya 8 are.

Penggelembungan dana proyek perangkat teknologi informasi dan komunikasi (TIK) di Dinas Pendidikan Kabupaten Bulukumba

Penyidik Polres Bulukumba telah menetapkan Bendahara Partai Golkar Bulukumba, Arifuddin dan Muh Ajis sebagai PPK sebagai tersangka.

Kasus yang merugikan negara hingga Rp 1,1 milyar dari total anggaran Rp 2,14 milyar ini masih dalam proses penyidikan dan belum ada perkembangan hingga saat ini.

Kasus korupsi pengukuran Balai Pompengan Jeneberang

Diduga terjadi pemalsuan dokumen hasil pekerjaan, diantaranya berita acara penyelesaian pekerjaan berupa pemetaan. Sehingga dengan dasar tersebut uang dicairkan 100
persen.

Dokumen tersebut diduga direkayasa agar dana dari APBN 2012 dan 2013 sekitar Rp 800 juta dapat cair. Hingga saat ini, tidak ada perkembangan kasus.

Kasus korupsi PT Industri Kapal Indonesia

Penyertaan modal sebesar Rp 200 milyar dari APBN untuk dana pensiunan karyawan disalahgunakan.

Kasus yang menjerat BUMN ini berlangsung selama 10 tahun sejak 2004. Ada 90 mantan karyawan yang gajinya tidak dibayarkan dan kasus ini diindikasi merugikan negara sekitar Rp 23 miliar.

Kasus Korupsi Hanggar Bandara Sultan Hasanuddin

Kasus ini berawal dari ambruknya hanggar bandara. Temuan Tim Independen dan Inspektorat Jendral Perhubungan menemukan penyimpangan setelah melakukan kajian intensif.

Diduda tidak menggunakan spesifikasi yang telah ditetapkan dalam Rencana Anggaran Bangunan. Juga ada dugaan mark up harga dalam proses pembangunannya. Kasus tersebut masih menunggu keterangan ahli konstruksi hingga saat ini.

Kasus dugaan korupsi di RS Haji

Dugaan korupsi pengelolaan dana Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sebesar Rp 33 milyar pada 2014. Kasus ini berpotensi merugikan keuangan negara sebesar Rp 5 milyar.

Pengelolaan dana untuk Jamkesda, BPJS, Jamkesmas, dan Pasien Umum serta kesejahteraan pegawai itu diduga disalahgunakan dengan mengalokasikannya untuk pembangunan rumah sakit.

---