Belopa, GoSulsel.com – Dewan Perwakilan Rakyat daerah (DPRD) Kabupaten Luwu, mencium adanya dugaan penyimpangan dalam pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Diantaranya, diduga dijadikan pihak sekolah sebagai uang saku untuk pejabat saat melakukan kunjungan kerja ke sekolah.

“Kami menyoroti tidak transparannya pengelolaan dana BOS di sejumlah sekolah. Apalagi, adanya tercium beberapa kepala sekolah yang kerap memberikan ‘uang saku’ saat pejabat melakukan kunjungan ke sekolah,” tutur Bahar, anggota DPRD Kabupaten Luwu, Selasa sore (16/02/2016).

Atas adanya temuan itu, legislator PAN meminta pihak inspektorat agar dalam melakukan pengawasan dan audit terhadap pengelolaan dana BOS tidak sebatas administrasinya saja. Tetapi, realisasi pengelolaan dana BOS harus dipastikan tepat sasaran.

“Hal ini telah mendapat perhatian serius kami. Makanya, ada tim khusus yang diturunkan untuk mengumpulkan data dan bukti untuk sejanjutnya diambil sikap yang lebih tegas,” jelasnya.

---