Pemkab Gowa tidak lagi memperpanjang kepesertaan integrasi BPJS sejak 1 Januari 2017 sehingga bisa terjadi efisiensi anggaran. Apalagi sistem yang digunakan berbeda dengan kesehatan gratis yang menggunakan sistem klaim sedangkan integrasi BPJS menggunakan sistem pembayaran premi tiap bulannya.

Premi BPJS yang sama diseluruh Indonesia, juga dikritik oleh Bupati Gowa pasalnya tidak sesuai dengan Upah Minimum Regional (UMR) . ”Seharusnya besaran premi BPJS ditetapkan berdasarkan regional, berbeda premi di regional Jawa dengan Sulawesi. Ketika kita menyamaratakan ada unsur ketidakadilan. UMR di Jawa kan lebih tinggi berbeda dengan di Sulawesi,” tambah orang nomor satu di Gowa ini.

Kehadiran Anggota Komisi IX DPR RI ini turut didampingi Kader Demokrat Sulsel, Airin Nizar, Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Gowa, Asriady Arasy, Tenaga Ahli DPR RI, Charisma dan Baharuddin Hafid. Penjelasan yang disampaikan Adnan ini diapresiasi oleh Aliyah Mustika Ilham dan akan menjadi bahan referensi Komisi IX DPR RI pada Rapat Paripurna DPR RI.(*)

---