Makassar, GoSulsel.com – Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) merupakan kementerian yang bertanggung jawab atas penyelengaraan pendidikan mulai dari PAUD sampai pendidikan menengah. Mereka memiliki tingkatan sampai satuan pendidikan di daerah.

Hanya saja, kisruh antara Dinas Pendidikan Sulsel dan Kemendikbud mengungkap fakta adanya kurang koordinasi antar lembaga ini. Bahkan beberapa program atau kegiatan langsung dilakukan antar sekolah dan Kemendikbud, tanpa melibatkan Disdik kabupaten/kota atau provinsi.

Kepala Dinas Pendidikan Sulsel, Irman Yasin Limpo mengakui hal tersebut. Karena itu, dalam surat yang dilayangkan beberapa waktu lalu, tujuan utamanya adalah soal koordinasi dan pelaksanaan tanggung jawab masing-masing lembaga.

“Ini persoalan etika dan prosedur, apalagi kalau menteri menganggap kami bagian dari mereka, harusnya sebagai anak buah kami tahu. Tak ada niat lain, apalagi kekuasaan, yang penting kami tahu, kalau terjadi sesuatu kami bisa mengantisipasi,” kata Irman di kantornya, Senin (13/2/2017).

Pihaknya juga tak melarang kunjungan dari pihak Kementerian ke daerah, termasuk bantuan program, baik pengerjaan fisik dan nonfisik seperti pelatihan. Sepanjang itu sesuai aturan dan tepat sasaran.

“Kami berharap mudah-mudahan pemblokiran itu tidak benar, kami adalah anak buah di daerah dan pelayan menteri di sekolah. Kalau mau berkunjung, saya harus membersihkan rumah itu, kami yang menjaga sekolah,” lanjutnya. (*)

---