Maros, GoSulsel.com – Pengucuran dana hibah untuk setiap Organisasi Kepemudaan (OKP) dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) oleh pemerintah Kabupaten (Pemkab) Maros, senilai Rp. 1.909.000.000,00 dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2017 menuai kritikan dari berbagai pihak.

Pasalnya, pengucuran dana hibah tersebut disinyalir tidak memiliki parameter yang jelas bagi setiap LSM/OKP/Ormas yang pada tahun ini mendapat bantuan tersebut.

Diketahui, tahun ini sebanyak 16 OKP dan LSM yang menerima dana hibah, beberapa diantaranya seperti KONI mendapat bantuan sebanyak Rp1 miliar, DPD II KNPI Maros Rp300 serta organisasi lain dengan jumlah bantuan hibah hampir sama yakni Rp10 Juta.

Direktur Lembaga Bumi Mentari (LBM) Ilham Lahiya. Senin (19/06/2017), mengatakan Pemkab Maros dalam menetapkan setiap lembaga yang menerima hibah sama sekali tidak memiliki parameter khusus, “Harus jelas parameternya, berapa besaran anggaran yang harus diterima oleh lembaga. Jangan sampai hanya bagi-bagi sedekah saja,” katanya.

Sementara itu, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Maros Chaidir Syam, menuturkan bahwa besaran anggaran yang disiapkan untuk OKP dan LSM, itu berdasarkan kebutuhannya, “Sesuai permintaan yang diajukan. Setiap lembaga pastinya memiliki kebutuhan masing-masing, tentunya juga disertai dengan proyek proposal yang diajukan,” tutur Chaidir Syam.

Lanjutnya, ia mengambil contoh KONI Maros yang mendapat dana hibah paling besar lantaran kebutuhannya untuk setiap cabang olah raga yang dinaungi, “KONI punya cabang olah raga yang banyak sehingga kebutuhannya pun besar. Belum lagi, saat ini KONI dalam persiapan Praporda. Pencairannya juga tidak langsung semuanya, tetapi bertahap,” katanya.

---