BULUKUMBA, GOSULSEL.COM – Calon anggota legislatif (Caleg) DPRD Sulsel dari Partai Hanura, Hilmiaty Asip memiliki motivasi tersendiri sehingga membulatkan tekad naik kelas membidik DPRD Sulsel. Dua periode di DPRD Bulukumba, membuatnya ingin membuka medan pengabdian yang jauh lebih luas.

Hilmi adalah satu-satunya incumbent DPRD Bulukumba yang naik kelas. Namun, bagi Hilmi ada hal yang membuat dirinya yakin dan bersemangat berkontrtasi memperebutkan amanah rakyat di daerah pemilihan (Dapil) V, meliputi Kabupaten Bulukumba dan Sinjai.

Hilmi mengatakan, selama kurang lebih 10 tahun mengabdi di Bulukumba, ada potensi yang dimiliki daerah ini harus diperjuangkan pada jajaran pemerintahan tingkat diatasnya. Begitupun Sinjai, yang secara geografis dan potensinya hampir sama dengan Bulukumba.

“Selama kurang lebih 10 tahun di Bulukumba, mungkin saya sudah mendengar banyak aspirasi masyarakat, dan itu semua saya tampung. Hal itu pula yang membuat saya untuk melanjutkan ke medan pengabdian yang lebih luas,” kata Hilmi, Kamis (13/12/2018).

Dia menjelaskan, Bulukumba dan Sinjai adalah daerah yang potensinya hampir sama. Dimana dominasi profesi yang ada di Bulukumba sama dengan yang ada di Sinjai.

Dijelaskan lebih jauh, dua potensi yang dimiliki Bulukumba sangat memungkanki untuk menjadi penyandang pagan, khususnya untuk Kabupaten tanttangga, yakni potensi pertanian dan perikanan.

Namun, hal ini akan terwujud jika ada campur tangan pemerintah, termasuk kesejahteraan nelayan dan petani.

“Campur tangan pemerintah yang dimaksud adalah bantuan penunjang di profesi masyarakat kita masing-masing. Misalnya nelayan buntuh alat penangkapan ikan, dan petani butuh handtraktort misalnya. Ini mestinya harus mendapat perhatian pemerintah, dan rasa-rasanya agak sulit jika hanya mengandalkan anggaran atau pemerintah kabupaten saja,” kata Caleg nomor 3 ini.

Olehnya, lanjut Hilmi pemerintah, baik itu Kabupaten, Provinsi maupun Pusat harus didorong untuk memberikan perhatian khusus kepada masyarakat. Apalagi yang secara otomatis berdampak baik bagi stabilitas daerah.

Tidak hanya itu saja, dia juga mencontohkan masyarakat yang berprofesi sebagai tukang. Tenaga lokal, kata dia harus diberdayakan.

“Bahkan kalau perlu pemerinta hadir memberikan bantuan fasilitas kepada tukang lokal, agar mampu bersaing. Diberikan ruang pada pekerjaan-pekerjaan, ini secara tidak langsung pemerintah menjamin kesejahteraan mereka,” tuturnya.

Hal itu, kata dia yang harus diperjuangkan. Sehingga ada timbal balik antara pemerintah dengan masyarakat. Bahkan, kata dia ada formulasi pemerintah hanya hadir sebagai mediator, memberikan modal bantuan tanpa bunga dalam bentuk fasilitas, untuk dilunasi secara bertahap.(*)

---