MAKASSAR, GOSULSEL.COM — Isu peningkatan ekonomi dinilai salah satu hal penting pada Pilpres tahun 2019 mendatang. Dua pasangan calon disarankan oleh pengamat untuk menjadikan perspektif ekonomi menjadi fokus dalam visi dan misi yang disusun.

Hal ini diungkapkan oleh Pengamat Ekonomi Universitas Bosowa (Unibos) Makassar, Dr. Lukman Setiawan. Dia mengatakan, soal peningkatan kualitas manusia, tidak bisa terlepas dari peran ekonomi produktif dan berdaya saing. Olehnya dia mengatakan semua tingkatan pemerintah seharusnya mengedepankan program ekonomi.

“Jadi tidak ada sesuatu yang fantastis dalam visi dan misi. Akar permasalahannya adalah bagaimana pemerintah konsisten akan pelaksanaannya tanpa dipengaruhi oleh tekanan politik tertentu,” kata Dr. Lukman, Rabu (9/1/2019).

Meski begitu, dia mengatakan program ekonomi ini tidak mesti berjalan tunggal. Dr. Lukman menjelaskan harus berjalan seiringan dengan program strategis lainnya. Dia mencontohkan, untuk membangun struktur ekonomi yang produktif, maka harus memiliki ketersediaan dan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) handal. Karena untuk menunjang terciptannya kreatif dan inovatif yang berbasis digital, kata dia butuh SDM.

“Salah satu indikator pengukurannya meningkatnya ekspor, dalam hal ekspor komoditi dari hasil olahan yang berkualitas, sehingga mempunyai daya saing serta dari segi price juga berkompetisi,” katanya.

Menurutnya, wajar jika ada Pasangan Calon (Paslon) yang mengusung visi misi yang demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat Indonesia dan fokus pada pembangunan ekonomi.

“Inilah yang dapat meningkatkan kesejahteraan, yang berimplikasi pada penurunan angka kemiskinan dan peningkatan angka lapangan kerja, serta dampak yang lainnya meningkatnya keamanan, ketertiban masyarakat, karena nggak si kaya dan si miskin,” jelasnya.

Lebih jauh dirinya menjelaskan, dari visi dan misi yang lainnya, antara lain penegakkan hukum yang bebas korupsi bermartabat dan terpercaya. Visi misi tersebut bukan hal baru, karena runtuhnya rezim orde baru menjadi orde reformasi inilah diperjuangkan, namun pada kenyataannya, sampai saat ini tingkat korupsi sudah merajalela, baik secara horizontal maupun secara vertikal.

“Artinya perilaku korupsi ini sudah menjadi kebiasaan, dari segi hukum persepsi masyarakat bahwa hukum dari bawah ke atas semakin tumpul atau dengan kata lain sistem tebang pilih. Persepsi ini belum bisa hilang dari benak masyarakat. Apalagi kebebasan berpendapat yang dijamin oleh UUD 45 semakin terkungkung dengan adanya UU ITE, misal kata hoax hal ini muncul persepsi masyarakat lebih baik diam daripada ngomong bisa menjadi masalah,” urainya.

Selain itu, visi dan misi lainnya sinergitas pemerintah daerah, dalam bingkai NKRI ini memang kewajiban pemerintah dalam menjaga kesatuan NKRI, dan nantinya berimplikasi bagi kegiatan ekonomi masyarakat.

“Jadi kesimpulannya tidak ada sesuatu yang fantastis dalam mewujudkan nilai-nilai yang diharapkan UUD 1945 dan Pancasila, yakni mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Karena ini sebenarnya pemerintah memang harus fokus pada pembangunan ekonomi dengan segala perangkatnya,” pungkasnya.(*)

---