MAKASSAR, GOSULSEL.COM — Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Makassar, Muhammad Anshar angkat bicara soal dugaan politisasi yang dilakukan Plt Kepala Dinas (Kadis) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (PPKB) Kota Makassar, Zulkifli Nanda.

“Saya kira siapapun boleh menuduh tapi kita harus buktikan. Jangan sampai hanya hoax yang beredar,” jelas Muhammad Anshar saat ditemui di ruangannya, Kamis (07/02/2019).

Kata Anshar, dugaan tersebut sebaiknya segera diproses, sebab ada mekanisme yang harus dilalui untuk membuktikan apakah ada pelanggaran atau tidak.

“Ada mekanisme kalau memang itu terjadi harus ada proses apakah itu suatu pelanggaran atau tidak. Jangan sampai tidak jelas baru kita mau menuding orang,” tambahnya.

Terkait hal tersebut, ia mengimbau kepada seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) khususnya di lingkup pemerintah kota agar tidak menyalahgunakan wewenang jabatan atau kedinasan, khususnya perbuatan yang mengindikasikan terlibat dalam politik praktis.

“Kita ini sebagai ASN juga memiliki hak politik. Saya berhak memilih siapa tidak ada yang melarang, asal ada catatan bahwa jangan dipakai untuk penyalahgunaan wewenang. Kalau ada yang seperti itu jelas pelanggaran,” tegasnya.

Sebelumnya, Zulkifli Nanda diduga melakukan politisasi terhadap kader keluarga berencana (KB) jelang Pemilu 2019. Hal ini berawal dari banyaknya laporan dari para kader KB yang masuk ke anggota DPRD Kota Makassar bahwa sejumlah kader KB dipecat lantaran tidak mengikuti arahan memilih salah satu caleg di Pileg 2019.(*)

---