SINJAI, GOSULSEL.COM — Kebijakan Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Sinjai di bawah kepemimpinan Andi Seto Gadista Asapa-Andi Kartini Ottong untuk menunjang pembangunan infrastruktur jalan dengan melakukan peminjaman (utang) menuai polemik dari berbagai kalangan, Minggu (6/10/2019).

Ini ditandai dengan tidak sedikit tokoh masyarakat dan pemuda yang menganggap kebijakan Pemda tersebut akan membuat beban utamanya dalam pengembalian pinjaman.

Namun, hal ini ditanggapi lain oleh Ketua KNPI Kabupaten Sinjai Satria Ramli. Dia menganggap kebijakan yang diambil oleh Pemda tersebut sudah tepat serta patut untuk didukung dan diapresiasi.

“Meskipun kita tahu betul bahwa kebijakan dan langkah berani ini akan menuai pro dan kontra, tentu langkah berani ini yang diperlihatkan sebagai sebuah hal yang baru bagi masyarakat Sinjai, “katanya.

Walaupun di beberapa daerah kebijakan seperti ini sudah banyak yang melakukannya dalam rangka percepatan pembangunan khususnya di bidang infrastruktur. 

“Yang perlu diketahui oleh masyakarat kita saat ini adalah skema pembayaran dana tersebut. Karena setahu saya skema pembayaran peminjaman ini tentu berbeda dengan pembayaran pinjaman seperti pada umumnya,” terangnya.

Lanjut Satria, peminjaman yang dilakukan di Bank Sulselbar sudah sangat tepat karena Pemda Sinjai merupakan salah satu pemegang saham di bank tersebut sehingga ada peningkatan nilai deviden yang diterima Pemda setiap tahunnya.

Sehingga ini namanya simbiosis mutualisme atau saling menguntungkan karena nilai deviden yang diterima dapat membantu dalam pembayaran pinjaman setiap tahunnya. 

“Kekhawatiran publik bahwa akan menjadi beban bagi daerah tentu suatu hal yang juga patut dicermati pula karena dimana-dimana namanya utang pasti menjadi beban sehingga ada skema perhitungan dimana pembayaran bunga dan pokok angsuran tidak menganggu sektor/program lain dalam struktur APBD,” bebernya.

Sehingga semua tetap berjalan sebagaimana biasanya dan bahkan dia berharap Pemda Sinjai harus segera melakukan pemetaan dan pengembangan terhadap sektor-sektor produktif dalam rangka peningkatan pendapatan asli daerah.

“Dan tentu publik berharap pembangunan infrastruktur ini bisa berbanding lurus dengan tingkat pertumbuhan ekonomi daerah atau minimal ada peningkatan PAD setiap tahunnya karena itu menjadi salah satu indikator mengukur keberhasilan pemerintah dalam pembangunan daerah,” pungkasnya.

Sebelumnya, Bupati Sinjai resmi melakukan penandatanganan akad pinjaman daerah bersama dengan PT. Bank Sulselbar sebesar Rp185 Miliar.

Penandatanganan disaksikan oleh notaris tersebut berlangsung di Kantor Bank Sulselbar Cabang Jakarta, di Jalan Wahid Hasyim, Jumat (4/10/2019) kemarin.(*)

---