WAJO, GOSULSEL.COM – Bupati Wajo, Amran Machmud memberikan jawaban mengejutkan atas anggapan DPRD Kabupaten Wajo yang menilai adanya tumpang tindih Rencana Kerja Anggaran (RKA) Dinas Bina Marga untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pokok tahun 2020. Amran mengatakan bahwa hal yang dinilai tumpang tindih itu lantaran adanya peningkatan infrastruktur dengan pertimbangan pertanian yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.

Tanggapan ini disampaikan Amran di depan para anggota dewan pada rapat paripurna dengan agenda jawaban Pemerintah Daerah (Pemda) terhadap pandangan umum fraksi-fraksi di Gedung DPRD Wajo, Selasa (26/11/2019) lalu.

Ia menjelaskan, peningkatan infrastruktur itu, yakni jalan hotmix ruas jalan Callaccu – Tingaraposi Kecamatan Maniangpajo dengan besaran anggaran Rp9,5 miliar dan peningkatan jalan hotmix Wakke – Soro Kecamatan Takkalalla sebesar 7,2 miliar.

“Karena juga sesuai dengan mimpi-mimpi kami dengan pak wakil bupati, bagaimana kita meningkatkan pertanian kita di Wajo ini dua kali lipat, tentu harus memperbaiki infrastruktur jalan dan pengairan kita, jalan-jalan pertanian kita, karna bagaimana mau bagus pertanian kita kalau jalanannya jelek, sehingga nantinya ketika jalananannya mulus, maka produksi hasil dari petani kita dapat meningkat,” kata Amran.

Perubahan lain adalah rencana pembangunan Water Treatment Proessing (WTP). Dimana belum adanya ketersediaan lahan. Asumsi awal bahwa dengan anggaran Rp4 milyar sudah termasuk pembebasan lahan, namun setelah direview ada perubahan.

“Asumsi awal adalah anggaran Rp4 milyar sudah termasuk pembebasan lahan mengenai WTP, namun setelah review awal ternyata nilai Rp4 milyar belum mengakomodir pembebasan lahan yang dimaksud,” ujarnya.

Diakui Amran bahwa, pandangan umum fraksi-fraksi adalah masukan yang sangat konstruktif demi percepatan Kabupaten Wajo. Olehnya dia menyadari betul untuk terus melakukan evaluasi.

“Kami menyadari bahwa dari beberapa hal pokok yang telah kami jelaskan tersebut, ini menjadi catatan khusus bagi Pemerintah Kabupaten Wajo untuk dilakukan evaluasi secara komprehensif,” katanya.

Dia juga dengan senang hati akan memberikan penjelasan lebih detil jika diperlukan.

“Apabila dalam penjelasan tersebut masih dipandang perlu penjabaran lebih lanjut, kiranya dapat disampaikan kepada kami, dan akan dijelaskan pada rapat rapat selanjutnya,” demikian Amran.(*)

---