Halaman 1

Makassar,GoSulsel.com – Anggota DPRD Kota Makassar menghimbau Pemerintah Kota (Pemkot), agar penyajian materi Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dalam RAPBD pokok 2016 lebih lengkap dan sistematis.

“Harus mengajukan materi kebijakan yang lengkap, agar tidak mengulang kesalahan sama seperti dalam pembahaan APBD Perubahan,” kata anggota Banggar, dari fraksi PAN, Hasanuddin Leo, ketika ditemui di gedung DPRD Makassar, Kamis (12/11/2015).

Hasanuddin mengatakan, semua SPKD dalam mengajukan rencana kerja anggaran(RKA)nya,memasukkan  standar satuan harga dan daftar infentarisnya untuk memudahkan anggota banggar melakukan  penilaian kewajaran dari suatu nilai yang di usulkan.

“Secara keseluruhan draf RKA semua SKPD itu harus lengkap,jangan seperti pada  pembahasan anggaran perubahan,”ujarnya.

Halaman 1

Sementara itu, anggota badan anggaran lainnya,Susuman Halim berharap,agar pemeritah kota secepatnya mengajukan draf RAPBD pokok 2016 agar pembahasannya tidak molor seperti APBD perubahan. Pembahasannya harus sesuai dengan Perturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) nomor 34 tahun 2014 tentang ketetapan waktu pembahasan APBD.

“Kita harus taat asas dan aturan,jangan seperti diperubahan kita tidak punya waktu pelajari dokumen dokumenya,”ujarnya.

Terpisah, Ketua DPRD Makassar, Farouk M Beta mengaku,setelah dewan melalui beberapa kunjungan kerja dan reses pembahasan RAPBD Pokok tahun anggaran 2016 sudah dimulai dibahas.”Dijadwalkan akhir november ini KUA-PPAS pada RAPBD Pokok sudah mulai dibahas,” tandasnya.

---