Lebih jauh, ia mengatakan bahwa untuk merelokasi kawasan nusantara, Pemkot harus memikirkan nasib warga yang sehari-hari mencari nafkah khusunya bagi mereka yang berprofesi sebagai pekerja seksual komersial (PSK).

“Pemkot harus memikirkan kembali bagaimana caranya dapat mengurangi jumlah THM tanpa harus mengurangi PAD. Paling tidak ada program-program yang juga dapat dijadikan rencana tindak lanjut. Jika THM Nusantara bubar, bagaimana kehidupan ekonomi disitu dipulihkan. Apakah dengan kawasan kuliner nantinya akan menampung dan mempekerjakan mantan germo dan PSK disana,” paparnya.

Sementara itu, Kabid Usaha Pariwisata Dinas Pariwisata Kota Makassar, Andika mengatakan bahwa relokasi tidak dilakukan untuk seluruh kawasan, namun hanya untuk beberapa THM yang mengarah pada tindak prostitusi. Sehingga, menurutnya, relokasi tidak akan mempengaruhi PAD Pemkot dari THM.

“Itu sudah menjadi kebijakan Wali Kota menjadi wisata kuliner, tidak semua kita relokasi hanya berapa saja, paling 7 disana. Hanya yang mengarah ke Prostitusi. Yang tidak tetap ada” ujarnya, Selasa, (01/03/2016).

---