“Saya kira penting memang itu. Agar kepala daerah dapat belajar juga untuk mensinkronisasikan RPJMD dengan RPJMNp. Jangan seperti sekarang, banyak program daerah yang tidak sesuai dengan tujuan negara ini membangun,” jelas dosen Unibos 45 ini.

Sebelumnya, Gubernur Sulsel, Syahrul Yasin Limpo berencana akan kembali mengumpulkan seluruh bupati dan Walikota, terutama yang baru dilantik. Salah satu tujuannya adalah mempercepat proyek pembangunan dan penyerapan anggaran di kabupaten/kota.

“Saya lagi kerja keras agar bupati yang baru dilantik tidak terlalu lama melakukan evaluasi dengan yang sudah ada, masa baru lagi mau menyesuaikan. Terutama proyek harus segera ditenderkan sejak awal. Ini saya lagi mengaprove betul Pejabat yang baru menjabat,” ucap Syahrul.

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) secara tegas akan menyekolahkan kepala daerah yang tak mensinergikan program RPJMD dengan program nasional. Ada proses dua kali teguran sampai akhirnya dipanggil ke Jakarta dan mendapat pendidikan selama 3 bulan.

“Selama 3 bulan tersebut, ia akan diberhentikan hak-haknya,” kata Plt Dirjen Bina Pembangunan Daerah (Bangda) Diah Indarjati dikutip dari www.kemendagri.go.id.

---