Makassar, GoSulsel.com – Komite Pemantau Legislatif (Kopel) menilai rencana penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kota Makassar tahun 2017 terkesan dipaksakan. Hal itu diungkapkan oleh Peneliti Kopel wilayah Makassar, Santa TG,  saat di temui di gedung DPRD Makassar, Rabu (30/11/2016).

Santa mengatakan hasil rapat paripurna yang menetapkan Perda ABPD 2017 itu tidak berkualitas. Pasalnya pembahasan Ranperda APBD hanya dua pekan saja. Sementara dalam APBD itu membahas segala persoalan yang ada di Kota Makassar, sehingga harus membutuhkan waktu yang panjang.

“Loginya saja buku yang tebalnya 200 halaman bisa memakan waktu berapa hari untuk membacanya. Apalagi jika beribu- ribu halaman,” ungkapnya.

Harapnya, Anggota DPRD kota Makassar dapat memperhatikan aturan yang berlaku dalam pembahasan APBD pokok. Dimana tidak ada kesan terburu-buru.

“Harusnya DPRD lebih proaktif untuk membangun komunikasi kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar. Agar sedini mungkin membahas APBD pokok sejak dari Juni lalu, seperti aturan yang telah dikeluarkan oleh Menteri Dalam Negeri.

Ia juga mengaku pihaknya tidak bakal mengkritik, jika proses itu dijalankan sesuai dengan perencanaan awal. Karena hasil pemantauan Kopel selama ini dari segi pembahasan, DPRD selalu saja tidak sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.(*)