“Kami mencecar mereka dengan pertanyaan sesuai peranan masing masing mulai dari awal perencanaannya, angka penganggaran, mekanisme penganggaran dan realisasi,” kata Salahuddin

khusus untuk Yanus, pemeriksaan tersebut adalah pemeriksaan keduanya setelah sebelumnya sempat pula diperiksa sebagai saksi pada agustus tahun lalu.

Humas Angkasa Pura yang kerap menemani pemeriksaan pejabat Angkasa Pura, Turah Ajiari sendiri sebelumnya telah mengungkapkan jika pada saat perluasan dilakukan, angkasa pura hanya menerima bersih semua harga yang diberikan oleh pihak Badan Pentanahan Nasional (BPN) kabupaten Maros.

“BPN menyerahkan suratnya kepada kami, dan kami hanya membayarkan apa yang diminta oleh BPN,” kata dia.

menurutnya, surat pembayaran yang diminta oleh BPN tersebut adalah untuk 248 bidang lahan yang semula berkisar Rp.186 Miliar menjadi Rp. 500 Miliar. (*)

---