Dikonfirmasi terpisah, Syamsir Paro memberikan jawaban yang normatif. Dia mengaku, sebagai legislator tentu akan memaksimalkan 3 tugas pokok, yakni fungsi budgeting, fungsi pengawasan dan fungsi pembentukan produk hukum daerah.

Dijelaskan lebih jauh, dari sisi legislator aktif, pihaknya akan mendorong pemerintah untuk bisa mengimplementasikan produk hukum yang sudah dibuat.

“Seperti perda yang mengatur tentang sarang burung walet,” ujar Syamsir Paro.

Kedua, mendorong pemerintah untuk bisa memaksimalkan target-target pendapatan dengan terus melakukan inovasi dan komunikasi intens dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) target pendapatan.

“Salah satunya adalah dengan memberi reword kepada OPD yang mencapai target dan punishment kepada OPD yang gagal target,” jelasnya.

Ketiga, mendorong kepada pemerintah untuk lebih profesional dalam menata kelola pemerintahan, termasuk menempatkan Aparatur Sipil Negara (ASN) pada jabatan yang sesuai kompetensinya, bukan berdasar suka atau tidak suka.

“Karena dengan sistem yang profesional pada akhirnya akan menumbuhkan etos kerja yang maksimal, tidak seperti sekarang, jam kerja tapi kadang masih ada ASN yang nongkrong di Warkop,” tandasnya.(*)

---