Bupati Gowa memberi sambutan pada kegiatan Musrembang tingkat kabupaten Gowa, Senin (25/3/2019)

JSI Sebut Ketidak Tidakpuasan Masyarakat Terhadap Ketenagakerjaan dan Infrastruktur, Ini Tanggapan Bupati Gowa

Senin, 25 Maret 2019 | 19:12 Wita - Editor: Irwan AR - Reporter: Junaid - Gosulsel.com

GOWA, GOSULSEL.COM – Walaupun secara keseluruhan hasil survei tingkat kepuasan masyarakat yang dilakukan oleh Jaringan Suara Indonesia (JSI) mengalami kenaikan 83,3 persen dibawah pimpinan Bupati Gowa, Adnan Purichta Ichsan dan Wakil Bupati Gowa Abd. Rauf Malaganni (Adnan-Kio), namun menurut Ketua JSI Eka Kusmayadi ada dua poin tingkat kepuasan masyarakat sangat rendah

Eka mengatakan menyebutkan bahwa poin penting yang harus menjadi perhatian pemerintah daerah yaitu persoalan penanganan masalah ketenagakerjaan dan masalah infrastruktur dalam hal ini perbaikan dan pembangunan jalan.

pt-vale-indonesia

Dari hasil survei JSI menyebutkan 51,8 persen masyarakat tidak puas dengan penanganan masalah ketenagakerjaan, sedangkan yang merasa puas sebanyak 40,5 persen. Kemudian terkait masalah penanganan jalan 40,1 persen masyarakat tidak puas, dan yang puas 58,3 persen.

“Penanganan infrastruktur ini kita harap masih perlu dimaksimalkan karena tingkat ketidak puasan masyarakat masih dianggap tinggi,” ujarnya.

Meski penanganan masalah ketenagakerjaan mengalami ketidak puasan yang cukup tinggi, namun menurutnya hal tersebut masih sangat wajar. Pasalnya fenomena ini hampir dialami seluruh kabupaten/kota di Indonesia termasuk di provinsi.

“Makanya kita harap pemerintah bisa menekan hingga ke angka 40 persen saja untuk tahap awal karena memang tidak ada penanganan masalah ketenagakerjaan di daerah lainnya diatas 30 persen,” tegas Eka.

Sedangkan pada survei yang dilakukan JSI juga mensurvei kepuasan masyarakat terhadap penanganan banjir yang dilakukan pemerintah. Hasilnya 71,3 persen masyarakat sangar puas dengan penanganan banjir yang dilakukan Bupati Gowa bersama stakeholder terkait.

Untuk kepuasan masyarakat terhadap kinerja lainnya seperti penanganan masalah pertanian 76,1 persen, penanganan masalah kesehatan 88,9 persen, masalah pelayanan publik 89,0 persen dan penanganan pendidikan 92,5 persen.

“Khusus untuk program kerja yang dijalankan Pemkab Gowa mulai dari pendidikan dan kesehatan gratis, program investasi seperempat abad, peningkatan kapasitas birokrasi pada umumnya angka kepuasan masyarakat diatas 90 persen. Nilai ini yang pertama kali terjadi di Kabupaten Gowa dibandingkan daerah lainnya,” terangnya.

Menanggapi hal tersebut, Bupati Gowa Adnan Purichta Ichsan mengatakan, hasil survei yang dilakukan JSI akan menjadi tolak ukur pemerintah. Data tersebut tentunya akan dijadikan referensi untuk peningkatan kinerja kedepan.

Menurut Adnan, ada dua isu sentra yang dihasilkan dari survei tersebut yakni persoalan penanganan pengangguran dan pembangunan serta perbaikan jalan.

“Kita akan mencari solusi untuk menekan angka ini, meski memang persoalan ini bukan hanya dialami oleh Gowa saja tetapi seluruh daerah mengalami hal yang sama. Penyebabnya karena kondisi ekonomi kita saat ini kurang baik,” katanya.

Salah satu program yang akan didorong untuk menekan angka pengangguran di Gowa yaitu mengagas program pengembangan UMKM di setiap desa/kelurahan dengan target akan muncul pelaku usaha-usaha baru yang akan menyerap tenaga kerja. Sementara persoalan insfrastruktur dalam hal ini jalan, pemerintah telah mengalokasikan 20 persen dari APBD 2019.

“Meski kita telah menganggarkan dana perbaikan dan pembangunan jalan, pengerjaannya tidak bisa mencakup seluruhnya karena panjang jalan di Gowa ini mencapai 2.239 kilometer, sedangkan dana yang dianggarkan hanya bisa mencakup 1.200 kilometer saja, makanya pengerjaan jalan yang kita prioritaskan adalah jalan penghubung antara desa, dan kelurahan,” terangnya.

Bupati Adnan menegaskan, masyarakat juga harus mengetahui beberapa jalan di Gowa secara keseluruhan bukan menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Karena ada beberapa jalan adalah jalan nasional dan jalan ruas provinsi.

“Masyarakat harus tahu juga kewenangan pemerintah terkait perbaikan jalan ini. Karena ada kewenangan pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten. Inilah yang diharapkan bisa jalan dengan seimbang,” harapnya.
Attachments area


BACA JUGA