MAKASSAR, GOSULSEL.COM – Kabupaten Wajo masuk dalam lima besar daerah yang memiliki penduduk miskin terendah di Sulawesi Selatan. Wajo berada diperingkat ke empat dengan persentase hanya 6,91 persen penduduk miskin.

Diurutan pertama yakni Makassar 4,28 persen, disusul berturut-turut Sidrap 4,79 persen, Parepare 5,26 persen dan diurutan ke lima Luwu Timur 6,98 persen.

Hal ini terungkap pada rapat koordinasi (Rakor) Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan  (TKPK) Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2019 di Ruang Rapat Pimpinan (Rapim) Kantor Gubernur Sulsel, Senin (9/12/2019).

Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman yang membuka secara resmi kegiatan tersebut mengatakan, rapat koordinasi diselenggarakan dalam rangka peningkatan koordinasi terkait upaya-upaya penanggulangan kemiskinan di Sulawesi Selatan.

Selain itu, juga pemanfaatan satu data basis terpadu yang dikelola oleh Kementrian Sosial RI melalui Dinas Sosial masing-masing kabupaten/kota. Ini dalam rangka penajaman ketepatan sasaran penerima manfaat khususnya penduduk miskin.

Andi Sudirman mengatakan, jumlah penduduk miskin di Sulawesi Selatan Maret 2019 sebesar 767,80 ribu jiwa. Hal itu mengalami penurunan sebesar 24,83 ribu jiwa dibandingkan dengan kondisi Maret 2018

Persentase penduduk miskin juga turun dari 9,06 persen kondisi Maret 2018 menjadi 8,69 persen pada Maret 2019. Persentase penduduk miskin mengalami penurunan baik daerah perkotaan maupun perdesaan selama periode Maret 2018 – Maret 2019.

“Jadi kita harus memverifikasi validasi data terlebih dahulu, dan kita juga meminta agar disisir sampai ke desa untuk memperbaiki datanya kembali. Jika dulunya penerima manfaat, sekarang sudah lepas otomatis berubah datanya, ini yang kita mau,” ucap Andi Sudirman

Dia menambahkan, sejak memimpin Sulsel mendampingi Nurdin Abdullah, mereka sudah memperbaiki data tersebut dan sudah sisir semua melalui Kepala Dinas Sosial untuk membantu validasi data.

Untuk itu, Andi Sudirman meminta kepada kabupaten/kota untuk lebih aktif lagi. Itu karena sebagian dari mereka merupakan sentralnya, karena dominasi adalah pengusulannya dari bawah.

“Kami berharap agar ada pendekatan dari kepala daerah, Kadisnya untuk turun ke bawah untuk pendampingan mengenai data tersebut minimal random check,” ungkapnya.

ketua Tim TKPKD yang juga adalah Wakil Bupati Wajo, H.Amran.SE yang hadir pada kegiatan Rakor itu mengatakan, data itu merupakan data yang akurat, dimana akan menjadi rujukan untuk mengeluarkan kebijakan yang efektif.

“Kita akan benahi data miskin Kabupaten Wajo, karena dari data yang akurat akan lahir kebijakan yang efektif, kebijakan yang betul-betul benar, tidak melesat akurat dan detail,” ucap Amran.(*)

---