Hal ini juga seperti yang diungkapkan oleh Firman Menne sebagai perwakilan akademisi dalam seminar tersebut.

“Jika dilihat memang pengolahan sistem perpajakan di Indonesia masih kurang tegas dan cenderung menimbulkan ketidakadilan dalam dunia perpajakan. Sehingga dari hal itu akan memicu menyorotnya perkembangan pembangunan. Namun jika dilihat kembali, pemerintah memang perlu ini untuk tetap mendapatkan dana APBN”, ungkap Firman Manne.

Pemberlakuan pajak ini menurut Farid selaku perwakilan dari KPP Makassar juga memandang Tax Amnesty ini sekiraya memberi hal baik dalam pelaksanaannya. “Sekiranya dengan adanya pelaksanaan Tax Amnesty ini, dana negara yang ada di luar dapat dikembalikan lagi ke Indonesia untuk dapat meningkatkan pembangunan daerah di Indonesia”, tutur Farid.

Menurut Akbar selaku Korwil X ISMEI juga mengungkapkan, bahwa pemberlakuan Tax Amnesty dan kebijakannya untuk kebebasan wajib pajak perlu dilaksanakan dengan baik agar tidak menimbulkan kecemburuan sosial. (*)

---