Dengan biaya kirim Rp400 sudah sampai di Jawa, pedagang masih bisa mengantongi keuntungan Rp400 perkilo atau Rp400 juta perton. Disisi lain, petani selalu mengeluh harga yang rendah terutama saat musim panen tiba.

Perhimpunan Sarjana Pertanian Indonesia (Pispi) Sulsel, menilai permainan harga ini disebabkan adanya kesalahan dalam tata kelola beras. Terlebih lagi, tak ada aturan yang jelas dan bisa menindak mafia beras, yang kebanyakan dilakukan oleh mantan pegawai Bulog sendiri.

“Masalah beras bisa dijadikan komoditi politik, sedikit saja bersoal bisa menjadi masalah bagi masyarakat. Pispi berkomitmen untuk mengundang para pakar untuk membicarakan masalah berasa dan berpihak kepada petani,” kata Ketua Pispi Sulsel, Suardi Bakri.

Dalam waktu dekat ini, Pispi akan melakukan seminar terkait tata kelola beras dengan menghadirkan berbagai pemateri. Mulai dari Menteri Pertanian, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Direktur Perum Bulog dan Pemprov Sulsel.

Sulawesi Selatan sendiri merupakan penyuplai beras ke 21 provinsi yang ada di Indonesi. Dengan produksi gabah sekitar 5 juta ton atau jika dikonveksi ke beras mencapai 3 juta ton. Meski produksi beras masih kalah dengan tanah Jawa, namun surplus beras di Sulsel merupakan yang tertinggi.

---